Tampilkan postingan dengan label Kelembagaan Ekonomi Desa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kelembagaan Ekonomi Desa. Tampilkan semua postingan

18 Februari 2026

15.20 , No comments

 I. Latar Belakang Berdirinya UPKD Sinar Abadi

Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Sinar Abadi Desa Wono Harjo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro desa yang lahir dari semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. UPKD ini berdiri pada tahun 2004 melalui program Bengkulu Regional Development Project (BRDP), sebuah program pengembangan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan akses permodalan.

Pada awal pembentukannya, UPKD Sinar Abadi memperoleh modal awal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Modal tersebut menjadi fondasi awal bagi lembaga dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan layanan simpan pinjam kepada masyarakat Desa Wono Harjo. Kehadiran UPKD menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan berbasis pada prinsip kebersamaan serta kepercayaan.

Sejak awal berdiri, UPKD Sinar Abadi dirancang sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat desa sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip BRDP yang menekankan pemberdayaan lokal dan kemandirian desa. Dengan pendekatan tersebut, UPKD tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Kantor UPKD Sinar Abadi Desa Wono Harjo


II. Perkembangan dan Pertumbuhan Aset

Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade, UPKD Sinar Abadi menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari modal awal sebesar Rp200 juta pada tahun 2004, hingga tahun 2025 aset yang dikelola telah berkembang menjadi Rp1.477.000.000 (1,477 milyar rupiah).

Pertumbuhan aset ini mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga.

2. Pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan.

3. Kinerja simpan pinjam yang sehat dan berkelanjutan.

4. Komitmen pengurus dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Perkembangan aset tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kerja keras pengurus dan partisipasi aktif masyarakat. Sistem administrasi yang tertib, pengawasan internal yang konsisten, serta evaluasi berkala menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan UPKD.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan desa, apabila dikelola dengan baik, mampu menjadi institusi ekonomi yang kuat dan berdaya saing di tingkat lokal.


III. Layanan Simpan Pinjam bagi Masyarakat

UPKD Sinar Abadi menjalankan kegiatan utama berupa layanan simpan pinjam kepada warga Desa Wono Harjo. Layanan ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, kebutuhan pertanian, maupun kebutuhan produktif lainnya.

1. Simpanan

Masyarakat desa dapat menyimpan dana mereka di UPKD sebagai bentuk investasi sekaligus partisipasi dalam penguatan lembaga. Simpanan ini menjadi salah satu sumber dana yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jumlah Simpanan Anggota yang ada di UPKD mencapai Rp.216.447.734.

2. Pinjaman

Pinjaman diberikan dengan prosedur yang relatif sederhana namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Beberapa karakteristik pinjaman di UPKD Sinar Abadi antara lain:

• Bunga relatif terjangkau.

• Proses administrasi mudah.

• Jangka waktu fleksibel.

• Pengawasan dan pendampingan kepada peminjam.

Mayoritas pinjaman dimanfaatkan untuk:

• Modal usaha kecil dan menengah.

• Pembelian sarana produksi pertanian.

• Biaya pendidikan anak.

• Kebutuhan mendesak rumah tangga.

Melalui sistem ini, UPKD berperan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir atau lembaga pembiayaan informal dengan bunga tinggi. Piutang pinjaman kepada anggota masyarakat Desa Wono Harjo mencapai Rp.958.221.200.


IV. Kinerja Keuangan Tahun 2025

Pada tahun buku 2025, UPKD Sinar Abadi mencatat kinerja keuangan yang cukup baik dan stabil.

• Pendapatan : Rp107.063.500

• Biaya Operasional : Rp56.972.000

Dari data tersebut dapat dihitung bahwa UPKD memperoleh surplus (laba bersih) sebesar:

Rp107.063.500 – Rp56.972.000 = Rp50.091.500

Surplus ini menunjukkan bahwa operasional UPKD berjalan efisien dan produktif. Rasio biaya terhadap pendapatan juga menunjukkan pengelolaan yang sehat. Surplus yang diperoleh umumnya digunakan untuk:

1. Penambahan modal lembaga.

2. Dana cadangan risiko.

3. Insentif pengurus.

4. Penguatan kelembagaan dan administrasi.

Kinerja keuangan yang positif ini semakin memperkuat posisi UPKD sebagai lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan.


V. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Keberhasilan UPKD Sinar Abadi tidak terlepas dari peran pengurus yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Susunan pengurus saat ini adalah:

• Ketua : Dwi Priyono, S.IP

• Sekretaris : Suyani

• Bendahara : Sriyono

1. Ketua

Sebagai pimpinan lembaga, Ketua bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan strategis, pengawasan umum, serta membangun hubungan dengan pemerintah desa dan pihak eksternal.

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas mengelola administrasi, dokumentasi, serta memastikan tertibnya pencatatan kegiatan operasional.

3. Bendahara

Bendahara memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, laporan keuangan, serta menjaga akuntabilitas dana.

Sinergi antara ketua, sekretaris, dan bendahara menjadi kunci keberhasilan pengelolaan UPKD. Transparansi laporan dan keterbukaan informasi kepada anggota turut memperkuat kepercayaan masyarakat.


VI. Peran Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa

UPKD Sinar Abadi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Beberapa kontribusi nyata antara lain:

1. Mendorong pertumbuhan usaha mikro desa.

2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.

3. Menciptakan budaya menabung.

4. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

5. Memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Dengan akses permodalan yang lebih mudah, masyarakat dapat mengembangkan usaha pertanian, perdagangan kecil, maupun jasa. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.


VII. Tantangan dan Prospek ke Depan

Meskipun menunjukkan perkembangan yang baik, UPKD Sinar Abadi tetap menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Risiko kredit macet.

• Persaingan dengan lembaga keuangan formal.

• Perubahan regulasi.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, UPKD memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang. Beberapa strategi penguatan ke depan dapat meliputi:

1. Digitalisasi administrasi keuangan.

2. Peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan.

3. Diversifikasi produk keuangan.

4. Penguatan sistem pengawasan internal.

Dengan strategi tersebut, diharapkan aset UPKD akan terus bertambah dan mampu menembus angka di atas 2 milyar rupiah dalam beberapa tahun ke depan.


VIII. Penutup

UPKD Sinar Abadi Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya merupakan contoh nyata keberhasilan program pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Berdiri pada tahun 2004 melalui program BRDP dengan modal awal Rp200 juta, kini pada tahun 2025 telah berkembang menjadi lembaga dengan aset Rp1,477 milyar.

Melalui layanan simpan pinjam kepada masyarakat, UPKD telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Kinerja keuangan yang sehat, kepengurusan yang solid, serta kepercayaan masyarakat menjadi pilar utama keberlanjutan lembaga ini.

Ke depan, UPKD Sinar Abadi diharapkan terus tumbuh sebagai lembaga keuangan desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan pengelolaan yang akuntabel, UPKD Sinar Abadi akan tetap menjadi cahaya ekonomi bagi Desa Wono Harjo — sesuai dengan namanya, Sinar Abadi, yang berarti cahaya yang terus menerangi sepanjang masa.


21 Desember 2025

01.24 , No comments

UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa) Harapan Maju merupakan lembaga keuangan desa yang tumbuh dari program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) yang didukung oleh Bank Dunia. Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 2000 di Desa Retak Mudik sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan dana bergulir yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Desa Retak Mudik


Sejak awal berdiri, UPKD Harapan Maju dibangun dengan modal awal sebesar Rp229.500.000. Modal tersebut dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Fokus utama UPKD adalah menyediakan akses permodalan yang mudah, adil, dan berpihak kepada warga desa, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga produktif.

Perjalanan panjang pengelolaan yang disiplin dan konsisten membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hingga tahun 2022, total aset UPKD Harapan Maju mencapai Rp5.792.045.430, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi serta kemampuan pengelolaan keuangan yang profesional. Pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa UPKD bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tetapi telah menjadi pilar ekonomi desa yang kuat dan mandiri.

Dari sisi kinerja keuangan, pada tahun 2022 UPKD Harapan Maju mencatat pendapatan sebesar Rp841.110.287 dengan biaya operasional Rp255.092.713. Selisih positif antara pendapatan dan biaya tersebut memperlihatkan efisiensi pengelolaan serta kemampuan UPKD dalam menjaga keberlanjutan usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Salah satu kunci keberhasilan UPKD Harapan Maju yang membedakannya dari lembaga keuangan lain adalah tetap lestarinya hukum adat desa dalam tata kelola keuangan. Apabila terjadi kredit macet atau peminjam tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana bergulir, maka nama yang bersangkutan akan diumumkan di masjid. Sanksi sosial ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan, melainkan sebagai pengingat moral dan tanggung jawab bersama.

Dalam hukum adat yang berlaku, dikenal prinsip bahwa “kerja baik dan kerja buruk tidak dilayani kecuali yang fardu kifayah”. Artinya, individu yang tidak bertanggung jawab secara adat akan dibatasi dalam pelayanan sosial, kecuali untuk urusan kemanusiaan yang wajib. Bagi orang luar, aturan ini mungkin dianggap “kejam”, namun bagi masyarakat Desa Retak Mudik, mekanisme adat tersebut terbukti sangat efektif menjaga disiplin, kejujuran, dan kelestarian aset UPKD.

Dengan perpaduan antara pengelolaan keuangan modern dan kekuatan hukum adat lokal, UPKD Harapan Maju menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa dapat tumbuh besar, sehat, dan berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri budaya. Keberhasilan ini menjadikan UPKD Harapan Maju sebagai model pengelolaan dana bergulir berbasis kearifan lokal yang patut dijadikan rujukan bagi desa-desa lain.

25 November 2018

13.10 No comments





PERATURAN DESA LAWANG AGUNG

NOMOR   ….  TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAWANG AGUNG


Menimbang: a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Lawang agung;
b.   bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.    bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Lawang agung tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah;
Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWANG AGUNG
Dan
KEPALA DESA LAWANG AGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:        PERATURAN DESA LAWANG AGUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH


20 November 2017

13.22 No comments
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam PTPKD dimaksud Sekretaris Desa sebagai koordinator. Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, dan Bendahara, yaitu unsur staf sekretariat desa (kaur) yang membidangi administrasi keuangan. 

Tugas dan tanggung jawab PTPKD


Masing-masing pelaku dalam PTPKD mengemban tugas dan tanggungjawab sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini.


 

08 November 2017

12.00 , No comments
UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA
“ UPKD SINAR ABADI”
DESA WONOHARJO KECAMATAN GIRI MULYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD / ART)


Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD)
“ SINAR ABADI”









DESA WONOHARJO
KECAMATAN GIRI MULYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

11.23 , No comments
PEMERINTAH DESA …. KECAMATAN …
KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DESA

NOMOR: … TAHUN 2017

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ….
11.17 , No comments
PEMERINTAH KABUPATEN ...................
KECAMATAN .................
DESA ..............

Sekretariat: .................Desa ......... Kecamatan ........ Kabupaten .............
___________________________________________________________________
PERATURAN DESA
                                                  NOMOR:.....TAHUN ........
TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN ASSET DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..............

29 Oktober 2017

01.37 , No comments




PERATURAN DESA TEBAT MONOK

NOMOR   ….  TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH


08 Maret 2017

07.51 , No comments
Salah satu kegiatan penujang ekonomi desa adalah kelembagaan yang terdiri dari kelompok usaha seperti kelompok tani kelompok usaha, termasuk kelompok lembaga keuangan mikro yang ada di desa. Akan tetapi kelompok yang ada ini sering tidak dilengkapi dengan dokumen yang baik seperti AD ART dan pengukuhan dari kepala desa. Berikut ini adalah contoh AD ART kelompok yang dapat digunakan. Selanjutnya silahkan kelompok tersebut di daftarkan (register) ke instansi yang melakukan pembinaan kegiatan kelompok tersebut. Jangan lupa untuk daftar anggota dilengkapi dengan data NIK dan sertifikat lahan untuk kelompok pertanian/perkebunan.

CONTOH
ANGGARAN DASAR
Kerlompok : ........................................................Dusun :....................................... Desa : ......................................................Kecamatan : ............................... Kabupaten : .....................................................................

10 Februari 2017

22.19 , No comments
Restoran Terapung Kampung Rawa salah satu
usaha kelompok di tingkat Desa yang ada di
 Ambarawa Jawa Tengah
Keberhasilah usaha kelompok juga akan didukung dengan rencana usaha anggota. Oleh karena itu perlu ditetapkan apakan usaha anggota bersinergi dengan usaha kelompok atau terpisah. Persoalan yang sering muncul adalah ketidak mampuan anggota untuk membagi sumberdaya, baik waktu, tenaga dan modal untuk usaha rumah tangganya dengan usaha kelompok. oleh karena itu perlu disusun adanya Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Usaha Anggota.




20 Januari 2017

08.36 No comments
Dalam mengelola usaha kelompok usaha, LKM, atau kopersi diperlukan adanya modal usaha berikut ini ada bebeapa informasi yang berkaitan bagaimana menghimpun dan mengelola usaha kelompok tersebut. Kemampuan mengelola modal usaha ini adalah hal yang sangat penting untuk memajukan usaha kelompok yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi desa Berikut informasinya:




A.   PENGERTIAN SUMBER MODAL
Sumber modal adalah dari mana modal berasal atau diperoleh.
MANFAAT MENGETAHUI SUMBER MODAL
1.    Untuk mengetahui jenis-jenis sumber modal.
2.    Untuk mengetahui tiap-tiap jenis sumber modal.
3.    Dapat menentukan kebijakan tentang Jenis sumber modal mana  yang sebaiknya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan modal desa mandiri, serta skala prioritasnya.
4.    Membuat strategi dan teknik mendapatkan modal

Recent Post

Popular Posts

Blog Archive