Tampilkan postingan dengan label Kliping Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kliping Berita. Tampilkan semua postingan

03 Januari 2019

09.21 No comments
Pengembangan Desa Wisata Kertajaya Creative Destination di Kampung Sodong, Desa Kertajaya, Padalarang, Bandung, memperoleh apresiasi dari pemerhati dan praktisi lingkungan hidup.

Dikatakan aktivis lingkungan Berry Nahdian Furqon, desa yang dibina Pertamina Berdikari, salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina tersebut, layak diapresiasi karena mengintegrasikan  konsep ramah lingkungan dan wisata.





Desa Wisata Kertajaya Creative Destination Raih Penghargaan Ramah Lingkungan
Desa Wisata Kertajaya Creative Destination Raih Penghargaan Ramah Lingkungan




"Selain memberi penghargaan, pemerintah juga dapat menjadikan desa tersebut sebagai percontohan bagi desa-desa lain," ujar Berry Nahdian di Jakarta.

Adapun Desa Kertajaya Creative Destination, binaan Pertamina Terminal BBM Bandung Group mendapat penghargaan Proper untuk kategori emas. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.

Sebelumnya, penghargaan kategori emas tersebut diserahkan pada Malam Penganugerahan Proper periode 2017-2018, Kamis (27/12) di Jakarta oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya.

Dijelaskan Berry, desa tersebut sangat layak menjadi contoh karena banyak sekali keuntungan ekonomi dan lingkungan dari pengimplementasian desa wisata ramah lingkungan itu.

Salah satunya adalah upaya efisiensi dalam penggunaan energi alternatif melalui penggunaan "Wind Turbine" atau kincir angin, yakni pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi angin.

Dikatakan juga bahwa desa wisata yang dikembangkan akan memicu aktivitas ekonomi, seperti kunjungan wisatawan lokal dan asing yang dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga menambah pendapatan masyarakat.







Sementara itu dari aspek lingkungan, Berry yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengungkapkan desa binaan tersebut bisa mengurangi bahan-bahan yang berbahaya, contohnya program diet kantong plastik. Selain itu, juga sampah segel mobil yang didaur ulang dan disulap menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomis dan bahkan dapat diekspor.

"Daur ulang sampah ini sangat bagus  bagi lingkungan. Dan ini mencegah adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, Inilah manfaat wisata terpadu antara ekonomi dengan aktivitas yang ramah lingkungan," ujarnya.

Selain memberikan jalan keluar persoalan ekonomi dan lingkungan, Berry juga mengapresiasi Pertamina yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat melalui desa tersebut.

"Ini sudah bagus. Tapi kebijakan ini sebaiknya jadi kebijakan yang lebih luas tidak hanya pilot project sehingga kolaborasi dengan masyarakat lebih kuat dan lebih luas," ujarnya.


Sumber: Trubus.id 31 Desember 2018

05 Desember 2017

09.42 , No comments
Beras komoditas pokok akan disalurkan melalui BUMDes
Ini merupakan berita gembira bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia. Karena ada peluang usaha baru sebagai salah satu penyalur Sembako yang merupakan komoditas penting di Indonesia. Peluang ini juga merupakan tantangan bagi BUMDes, tentunya tidak semua BUMDes mendapatkan peluang ini. BUMDesa yang memiliki kemampuan dan berkualitas tentunya yang akan dipilih oleh pemerintah.

BUMDes akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, berupa telur dan beras. Hal tersebut tertera dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12).

30 Oktober 2017

11.35 No comments
Sebuah kajian tentang kondisi Indonesia, dimana tutupnya retail raksasa, sepinya pasar moderen yang beberapa waktu lalu santer diomongkan karena sudah berubah ke era digital betulkan demikian. Laporan dari detik.com tanggal 30 Oktober 2017 memberikan gambaran yang cukup jelas. Semoga ini tidak meluas ke semua sektor. Kita masih berangan-angan (maunya) biarlah krisis seperti tahun 98 kota, jakarta krisis tetapi desa tidak krisis apalagi luar jawa. karena sangat baiknya nilai KKN (karet kopi nilam).Harapan ini tipis, karena indek komoditas global juga menurun. Aduh.... Piye iki...?

Berikut laporan selengkapnya disajikan

Mungkin ini jawaban paling tepat dari semua pertanyaan tentang ekonomi Indonesia. Banyak orang bingung melihat satu persatu ritel tutup. Mulai 7-Eleven hingga Lotus dan Debenhams semua ditutup.

Muncul kecemasan masyarakat hingga jeritan pengusaha. Analisa dari pemerintah juga belum tuntas.

28 Oktober 2017

21.03 No comments

Kliping Berita Tentang Dana Desa

KPK Terima Laporan Kasus Dana Desa Bengkulu
Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan bersama Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. (Foto Media Center Pemprov)
Bengkulu (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima delapan laporan dugaan kasus korupsi terhadap realisasi dana desa di Provinsi Bengkulu.

"Ini perlu dijaga betul-betul, pengelolaan dengan benar daripada tindakan represif (OTT atau penangkapan), lebih baik dicegah," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Bengkulu, Kamis.

Jika masih bisa dibenahi, lanjut dia, sebaiknya dibenahi daripada langsung ditangkap oleh aparat yang berwajib, sebab tindakan represif akan membuat kepala desa berakhir dibalik jeruji besi.

25 Oktober 2017

17.16 No comments
Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sangat serius untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam bentuk warung desa (Wardesmart) di setiap desa. Untuk mensukseskan program tersebut, Pemkab Lamsel menggandeng Bank Lampung untuk pengembangan BUMDes dengan membantu permodalan. Sehingga, wardesmart bisa segera terealisasi.

“Pihak Bank Lampung akan menjamin permodalan pihak desa, mulai dari pembangunan gedung sampai dengan permodalan bahan yang nanti dapat usahakan,” kata Bupati Lamsel, Zainudin Hasan, saat menghadiri Sosialisasi BUMDes yang dihadiri perwakilan Bank Lampung dan seluruh kepala desa di Aula Rajabasa, kemarin.

19 Oktober 2017

14.16 , No comments
Umbul (Tebat) Ponggok Andalan BUMDes
KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memberikan keuntungan yang besar bagi pemasukan desa. Selain penting sebagai salah satu sumber PAD, unit usaha desa bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Salah satu BUMDes yang berhasil mempraktekkan kesuksesan itu di Desa Ponggok Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. BUMDes tersebut menghasilkan pemasukan Rp 5 miliar yang memilih fokus pada bidang wisata air.

"Saya mengapresiasi tinggi, apalagi ini sahamnya sebagian dimiliki masyarakat desa. Jadi sebagian pendapatan dibagi ke masyarakat," kata Ganjar, Rabu (15/6/2016).

Desa Ponggok kini memiliki satu destinasi wisata air yang diberi nama Istana Ponggok. Wisata yang dikelola desa itu tiap hari dikunjungi 600 wisatawan. Ketika akhir pekan, pengunjung bisa sampai 1.500 orang.

18 Oktober 2017

18.08 1 comment
Kepala Desa (Kades) Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai, Samsul Haidir masih kebingungan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, dengan adanya keharusan mengalokasikan 10 persen dari pagu Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), ibarat buah simalakama. Untuk dilaksanakannya secara teknis mereka belum menguasai, namun jika tidak dilaksanakan akan menyalahi aturan. 

Hal ini dikemukakan Samsul saat reses atau menjaring aspirasi Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Kepahiang, H.Edi Sunandar di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, kemarin (5/10) siang. “Misalnya potensi di desa kami seperti apa yang bisa dikembangkan untuk usaha pada BUMDes. Kami mohon untuk dijelaskan dan mohon petunjuknya. Serta apa-apa saja yang tidak diperbolehkan untuk usaha BUMDes itu,” sampai Samsul.  

Berkenaan dengan itu, menurut Edi secara teknis seharusnya Dinsos PMD Kabupaten Kepahiang yang melakukan pengarahan dan pembinaan. Namun demikian Edi coba mencontohkan salah satu usaha yang bisa jadi unggulan desa salah satunya membeli buah kopi dari masyarakat, kemudian dikelola menjadi kopi kemasan.  “Ini contoh saja, karena di wilayah ini adalah penghasil kopi,” kata Edi. 

01 Oktober 2017

15.22 1 comment


Kantor Pusat Bank Nagari di Padang Sumatra Barat
Bisnis.com, BUKITTINGGI -- Perbankan menjamin bantuan permodalan bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengembangkan bisnisnya dengan baik.

Direktur Utama Bank Nagari alias PT BPD Sumatra Barat Dedy Ihsan mengatakan pengelola BUMDes jangan khawatir terhadap permodalan untuk pengembangan usaha. Sebab, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menggandeng BUMN dan BUMD bidang perbankan untuk memodali usaha BUMDes.

“Tidak hanya modal, bahkan kami di Bank Nagari membantu bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Sudah 36 nagari [desa] yang menjadi pilot project kami di Sumbar,” katanya, Sabtu (13/5/2017).

30 September 2017

21.41 No comments
Pendamping Desa Diharapkan Mampu Menghidupkan BUMDes

Rohidin Mersyah saat membuka pelatihan bagi Pendamping Lokal Desa (PLD). (Foto Media Center Pemprov Bengkulu)

Bengkulu (Antara) - Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengharapkan para tenaga pendamping lokal desa dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam membangun dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara produktif.

"Jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tapi juga merangsang partisipasi masyarakat membangun BUMDES," kata Rohidin saat membuka pelatihan bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinis Bengkulu di Bengkulu, Senin.

Rohidin mengatakan peran para tenaga pendamping lokal desa sangat strategis untuk mencapai kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa.

Apalagi pemerintah terus menambah alokasi dana desa untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Sebanyak 61 orang PLD diharapkan menjadi fasilitator aktif bagi desa dalam menjalankan program-program baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

"Syaratnya adalah bekerja secara profesional dan tidak terlibat kolusi serta pahami potensi lokal desa," ucapnya.

10 September 2017

19.24 No comments
Itik Talang Benih. Pertanian.go.id
TEMPO.CO, Bengkulu -  Si Bohay, begitulah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menyebut itik plasma nutfah asli Bengkulu Itik Talang Benih. Bentuk bokongnya yang lebih besar dibanding itik pada umumnya membuat dia lebih mudah untuk dikenali.

Tidak hanya dikenal Bohay, Itik Talang Benih pun merupakan unggas varietas unggul yang sangat produktif dibanding itik kebanyakan, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Rejang Lebong.
Namun sayang, Itik yang ditemukan pertama kali pada 2004, oleh Edwar Suharnas peneliti asal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) tersebut hampir saja punah.

Untungnya, pada 2014 Kelompok Tani Rukun Sejahtera Desa Rimbo Recap dengan bantuan Bank Indonesia melakukan pemurnian terhadap unggas hasil persilangan dari burung Belibis dan itik lokal (itik cianten) yang dibawa masyarakat transmigran dari Jawa Barat sekitar awal abad ke 19.

31 Agustus 2017

19.31 No comments
Bengkulu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi ketat penggunaan dana desa tahun 2017 di Bengkulu, sebesar Rp 1,035 triliun bagi 1.341 desa.

"Para perangkat desa di Bengkulu, termasuk kepala desa (kades) jangan main-main dengan dana desa, KPK akan mengawasi ketat penggunaan dana APBN tersebut," kata Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi, KPK Ardiansyah Nasution, di Bengkulu, Jumat (11/8).

Ia mengatakan, agar tidak menjadi masalah dalam penggunaan dana desa, maka penggunaanya harus sesuai aturan. "Kita berharap kasus dana desa di Madura jangan sampai terulang kembali di Bengkulu," ujarnya.

Menurutnya, jika dana desa digunakan dengan benar, maka dana yang cukup besar ini, dapat memberikan manfaat bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab, tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa di APBN untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa, sehingga mendorong peningkatkan ekonomi masyarakat.

20 Juli 2017

15.13 No comments
Bisnis.com,JAKARTA-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi diminta untuk mencabut Peraturan Menteri No 4/2015 tentang badan usaha milik desa atau BUMDes karena menghilangkan semangat kolektifitas.

Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) mengatakan regulasi tersebut tidak sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi dan nafas Undang-undang (UU) Desa yang mengedepankan asas gotong royong.  

“Permendes tersebut baiknya segera dicabut. Selain bertentangan dengan misi konstitusi juga banyak yang tidak bersesuaian dengan semangat UU Desa karena arahkan bisnis BUMDes menjadi kehilangan semangat kolektifitasnya,” ujarnya, Minggu (6/11/2016).

Permendes itu mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes akan berpotensi mengabsorsi usaha-usaha di desa bukan dorong partisipasi masyarakat lebih luas. Permendes ini mewajibkan badan hukum perseroan sebagai bentuk badan hukumnya. Hal ini, menurutnya, sudah tidak sesuai dengan nafas UU Desa yang arahkan misi BUMDes agar non profit, subsidiaritas dan kedepankan asas gotong royong, demokratis dan partisipatoris.

Recent Post

Popular Posts

Blog Archive